Kab.Brebes Jateng -TribunNews86.id
Brebes, November 2025 Penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) di Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, menuai sorotan tajam. Pasalnya, banyak warga yang tergolong tidak mampu justru tidak menerima bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah warga mengaku tidak mendapatkan undangan dari pihak pemerintah desa maupun kecamatan untuk menerima Bansos periode November 2025. Padahal, secara ekonomi, mereka tergolong masyarakat prasejahtera dengan penghasilan yang sangat minim.
Ironisnya, menurut keterangan beberapa warga yang diwawancarai oleh awak media, justru sejumlah penerima Bansos adalah warga yang tergolong mampu secara ekonomi. Mereka diketahui memiliki usaha dagang, kendaraan pribadi, rumah mewah, bahkan penghasilan tetap yang cukup tinggi. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Saya sudah beberapa kali tidak menerima Bansos, padahal kondisi ekonomi saya sangat memprihatinkan. Tapi yang punya mobil dan usaha malah dapat bantuan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah penyaluran Bansos kali ini benar-benar tepat sasaran? Apakah ada kesalahan dalam pendataan, atau justru terjadi praktik diskriminatif dan manipulasi data oleh oknum perangkat desa?
Warga menduga bahwa data penerima Bansos yang digunakan masih mengacu pada data lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Padahal, bantuan sosial seharusnya diberikan berdasarkan kondisi ekonomi terkini, bukan berdasarkan data yang sudah usang.
Masyarakat berharap pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan distribusi Bansos. Pemerintah diminta untuk lebih peka terhadap kondisi riil masyarakat di lapangan dan memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.
“Jangan sampai rakyat kecil yang benar-benar kesusahan justru diabaikan, sementara yang berkecukupan malah menikmati bantuan. Kami mohon keadilan,” keluh warga lainnya.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kebijakan untuk tidak menutup mata terhadap ketimpangan yang terjadi. Validasi data penerima, transparansi, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci agar program Bansos tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
_Laporan: Kutut Heru Saputra
