Batang-TribunNews8.Id
Batang – Pemerintah Kabupaten Batang kembali menggelar program Sambang Desa. Kali ini, giliran warga Desa Tersono, Kecamatan Tersono, yang mendapat kesempatan mengakses langsung beragam layanan publik tanpa harus datang ke pusat kota.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan bersama Wakil Bupati Suyono turun langsung ke lokasi Tempat Pelayanan Sementara (TPS TT) Desa Tersono. Tak hanya hadir secara simbolis, rombongan pemerintah daerah juga membawa sejumlah pelayanan, mulai dari pengurusan KTP, KK, PBB, pajak, hingga sertifikat tanah.
Faiz Kurniawan mengatakan, layanan ini semua kami bawa agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota. Monggo, silakan dimanfaatkan sampai siang nanti,” jelasnya.
“Selain layanan administrasi, pemerintah daerah juga membuka ruang untuk berbagai kebutuhan lain, seperti perpustakaan keliling, donor darah, hingga konsultasi perizinan dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM,” katanya saat ditemui di Desa Tersono, Kabupaten Batang, Senin (6/10/2025).
Kehadiran program Sambang Desa juga dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan masukan. Salah satunya terkait keterbatasan dana bagi program Desa Siaga dan kegiatan PKK.
Faiz menilai PKK memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, terutama terkait perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah.
“Kalau TPST itu hilirnya. Hulunya adalah perilaku masyarakat. PKK ini strategis karena dipercaya masyarakat, meski tanpa anggaran besar mereka tetap aktif,” ungkapnya.
Ia mendorong agar desa-desa memberikan alokasi anggaran yang adil bagi PKK, karena organisasi ini dinilai sebagai instrumen penting dalam perubahan sosial.
“PKK adalah ujung tombak edukasi di masyarakat. Karena itu perlu penganggaran yang terencana,” tegasnya.
Salah satu warga Yulianita Ningsih menyampaikan, Desa Siaga itu menyedot dana besar, sementara Dana Desa tidak ada alokasi khusus. Akhirnya kami mengada-adakan agar kegiatan tetap berjalan, kami butuh solusi.
“Selain itu, warga juga meminta perhatian pemerintah daerah terkait perpustakaan sekolah yang kurang aktif, serta nasib guru RA dan guru honorer yang belum terdata di Dapodik,” ujar dia.
Melalui Sambang Desa, Pemkab Batang berharap bisa mendekatkan layanan publik sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk perbaikan kebijakan di tingkat desa hingga kabupaten.
(Rz/Jmd)
