TEGAL Jateng-TribunNews86.id
Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 2,5 miliar di SMP Negeri 2 Bumijawa, Kabupaten Tegal, tengah menjadi sorotan publik. Dilaksanakan melalui skema swakelola dengan membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), proyek ini diharapkan berjalan sesuai regulasi pemerintah.
Dewan Pimpinan Daerah Gerhana Indonesia Jawa Tengah menyatakan komitmen penuh untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Ketua Satgasus Gerhana Indonesia Jawa Tengah, Mas Ree, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
> “Kami akan memastikan pembangunan berjalan sesuai mekanisme swakelola. Tidak boleh ada praktik pemborongan terselubung, penggunaan material di bawah standar, atau pengelolaan anggaran yang tidak transparan,” tegas Mas Ree.
Gerhana Indonesia menyoroti tiga aspek krusial yang rawan disalahgunakan dalam proyek pendidikan berbasis swakelola:
– *Transparansi Anggaran*: Masyarakat berhak mengetahui secara rinci penggunaan dana yang telah dialokasikan.
– *Kualitas Pekerjaan*: Spesifikasi teknis harus dipenuhi agar bangunan tidak cepat rusak.
– *Keterlibatan Masyarakat*: Swakelola harus memberdayakan tenaga kerja lokal secara nyata, bukan sekadar formalitas.
LSM tersebut juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap tenggat waktu pelaksanaan selama 153 hari kalender, mengingat proyek ini berdampak langsung pada hak siswa untuk mendapatkan ruang belajar yang layak.
Dukungan terhadap pengawasan independen juga datang dari para orang tua siswa. Mereka menilai kehadiran lembaga seperti Gerhana Indonesia dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.
> “Pengawasan dari LSM sangat penting agar panitia lebih berhati-hati dan masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Kami ingin hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh anak-anak,” ujar salah satu wali murid.
Gerhana Indonesia menegaskan bahwa sikap kritis yang mereka ambil bukan sekadar retorika, melainkan bentuk nyata dari komitmen menjaga integritas penggunaan dana publik.
> “Kami hadir bukan untuk menghambat, tetapi untuk memastikan pembangunan ini menjadi contoh yang bersih, transparan, dan berdampak nyata. Jika ditemukan penyimpangan, kami siap membawa persoalan ini ke ranah hukum,” tutup Mas Ree.
Iman
