Pekalongan – TribunNews86.id
Pekalongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menggelar rapat lintas sektor untuk membahas standarisasi sistem pengelolaan sampah, sebagai respons terhadap kondisi pengelolaan yang dinilai belum optimal. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, memimpin rapat tersebut dan menjelaskan bahwa agenda utama rapat kali ini adalah evaluasi kondisi eksisting pengelolaan sampah.
Menurut Sumar, sanitary landfill menjadi pilihan karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. “Dari evaluasi, sekitar 60 persen sampah belum terkelola dengan baik dan tersebar di berbagai titik. Hanya 40 persen yang sudah dikelola, itu pun dengan fasilitas yang sudah over kapasitas seperti di TPA Bojong Larang, Desa Linggo Asri, Kecamatan Kajen,” ungkapnya.
Manajemen dari hulu ke hilir pun dinilai masih lemah, termasuk pengelolaan sampah dari rumah tangga, pasar, hingga tempat pembuangan akhir. DPRD menyatakan dukungan penuh terhadap misi Bupati Pekalongan dalam pembangunan TPA berstandar nasional. “Tahun ini kita targetkan penyusunan rencana induk, feasibility study (FS), dan DED (Detail Engineering Design) bisa rampung. Tahun depan kita mulai pembangunan fisik, tinggal menyesuaikan sumber pendanaannya,” kata Sumar.
Sejumlah lokasi alternatif pembangunan TPA baru kini sedang dikaji, di antaranya Kalijoyo Kajen, Bojong, dan Kesesi. Semua lokasi tersebut akan melalui kajian kelayakan menyeluruh, meliputi aspek kontur tanah, jarak ke pemukiman, akses jalan, dan potensi kebencanaan.
Sumar Rosul juga mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. “Pengelolaan sampah tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Pola pikir harus diubah. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Kesadaran memilah sampah organik dan non-organik juga penting,” pungkasnya.
(Fahri/Hts)
