HALUT, TribunNews86.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara kembali didatangi massa aksi yang terdiri dari para Kepala Desa, perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Halmahera Utara.
Demo yang digelar oleh para Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD se Halmahera Utara ini menuntut kepada Pemerintah Daerah agar segera membayar Penghasilan Tetap (Siltap) para kepala Desa, prangkat Desa serta BPD. Senin, (30/12/2024).
Kepala Desa Togawa dalam penyampaian orasinya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Halut sampai saat ini belum melunasi pembayaran siltap Tahun 2023 yakni di Bulan November dan Desember, begitu juga untuk tahun 2024 belum terbayarkan dari Bulan April sampai Desember ini.
“Untuk penghasilan Tetap (Siltap) Kades dan perangkat Desa serta BPD itu selain Bulan April-Desember 2024, Pemda Halut juga belum melunasi Siltap November-Desember Tahun 2023 lalu,” ujar Kades Togawa.
Lanjutnya, untuk itu pada Hari ini kami atas nama APDESI Halut meminta agar Pemda Halut segera membayar gaji gaji kami atau siltap, jika tidak terbayar maka kami akan menindak lanjuti hak hak kami ke Propinsi Maluku Utara, bahkan sampai ke Pemerintah pusat yaitu presiden Prabowo.
“Kami minta Pemda Halut segera menyelesaikan hak-hak kami, yakni melunasi pembayaran Siltap, jika tidak kami akan tindak lanjuti ke Pemprov. Malut bahkan ke Presiden Prabowo,” Tegasnya.
Untuk diketahui, aksi tersebut dihadiri oleh ratusan masa yang terdiri dari Pemdes dan BPD dan berlangsung didepan kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara dan meminta ketemu dengan petinggi Pemda Halut untuk memastikan tuntutan mereka. (red/tn)**
