OKI, TribunNews86id
Polemik pengelolaan parkir di Shopping Center Kayuagung membuka kembali pertanyaan lama soal tata kelola retribusi parkir di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Pusat Riset Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat (PRISMA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Salim Kosim, menilai pemerintah daerah belum serius mengelola potensi pendapatan dari sektor parkir, khususnya parkir di tepi jalan umum.
Menurut Salim, konflik soal siapa yang berhak mengelola parkir pasar Shopping Kayuagung seharusnya menjadi pintu masuk bagi instansi yang berwenang untuk mengevaluasi keseluruhan sistem perparkiran, termasuk tata kelola kantong parkir,
“Pertanyaannya sederhana: apakah pemerintah daerah benar-benar tahu siapa saja pengelola parkir di tepi jalan umum dan ke mana uang retribusi itu disetorkan?” ujarnya Rabu, (4/2/2026).
Sorotan utama Salim tertuju pada rendahnya target retribusi parkir yang ditetapkan Dinas Perhubungan OKI. Berdasarkan dokumen kebijakan anggaran, untuk Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menunjukkan angka target yang dinilai tidak sebanding dengan potensi riil di lapangan.
Dalam KUA–PPAS tahun anggaran 2025, Dishub OKI hanya menargetkan retribusi sebesar Rp176.339.716. Nilai tersebut terlalu rendah,
“Angka ini sangat kecil untuk ukuran kabupaten dengan 18 kecamatan, apalagi Kayuagung sebagai ibu kota kabupaten,” terangnya.
Ia mempertanyakan dasar perhitungan target tersebut. Dengan jumlah titik parkir yang tersebar di kawasan strategis dan pusat aktivitas ekonomi, Salim menilai target itu tidak mencerminkan potensi sesungguhnya,
“Ini soal logika kebijakan publik. Apakah potensi memang kecil, atau tata kelolanya yang bermasalah?” katanya.
Salim juga mendesak belum kejelasan mengenai capaian target retribusi setiap tahun. Ia mempertanyakan apakah target yang kecil itu selalu tercapai, atau justru menjadi cara aman agar kinerja terlihat tercapai tanpa upaya optimalisasi pendapatan sektor retribusi parkir,
“Kalau targetnya rendah, tercapai pun tidak otomatis menunjukkan kinerja yang baik,” ucapnya.
Salim lalu memaparkan sejumlah kantong parkir di Kecamatan Kota Kayuagung yang secara kasat mata memiliki aktivitas tinggi. Di antaranya kawasan depan Pendopoan Rumah Dinas Bupati OKI—meliputi area Bank Sumsel Babel dan Bank BRI—kemudian Taman Residen Yahya di sekitar rumah makan dan kantor notaris, kawasan Gedung Putih yang mencakup sekolah IT dan BRI Unit Kayuagung, sejumlah rumah makan Padang dan restoran.
Kantong parkir lain, lanjut dia berada di sekitar Shopping Center Kayuagung, baik di sisi pasar grosir, pasar sayur dan ikan, bagian depan dan samping pusat perbelanjaan tersebut, serta kawasan Taman Segitiga Emas Kayuagung.
“Itu baru di satu kecamatan saja. Belum dihitung kecamatan lain dengan objek retribusi pasar dan sentra pusat ekonomi di wilayah masing-masing,” katanya.
Dengan tingkat perputaran kendaraan harian yang tinggi, Salim menilai potensi retribusi parkir seharusnya bisa berlipat dari target yang ada. Ia menduga lemahnya pengawasan, ketidakjelasan pengelola, hingga kemungkinan kebocoran menjadi faktor yang membuat potensi tersebut tidak pernah terkonversi menjadi pendapatan daerah.
“Jangan salahkan publik bila menduga pembiaran tata kelola parkir disengaja carut marut karena potensi duit cukup besar disana,” imbuhnya.
Salim menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap pengelolaan parkir, mulai dari penetapan target, penunjukan pengelola, sistem pemungutan, hingga mekanisme penyetoran ke kas daerah.
“Jika Dishub OKI memang mengelola langsung, publik berhak tahu bagaimana sistemnya. Jika dikelola pihak lain, harus transparan dasar hukumnya,” ujarnya.
Ia juga mendorong DPRD OKI untuk tidak sekadar menerima angka target dalam pembahasan anggaran, tetapi menguji rasionalitasnya dengan kondisi riil di lapangan.
“Retribusi parkir bukan soal recehan. Ini soal tata kelola, keadilan, dan kredibilitas pemerintah daerah. Sudah saatnya berbenah,” tandasnya.
Disisi lain, hingga berita ini
