Pagaralam-TribunNews86.id
Rabu 13 Januari 2026 Arogansi pejabat publik terhadap insan pers kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan tertuju pada seorang oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, yang diduga bersikap kasar dan merendahkan profesi wartawan saat dimintai konfirmasi.
Insiden tersebut terjadi pada Senin (13/01/2026), ketika seorang wartawan dari media Onews, Yanto, berupaya mengonfirmasi informasi terkait pengadaan komputer/laptop tahun anggaran 2023 di salah satu bidang Dinas PUTR Kota Pagaralam. Namun, bukannya mendapat jawaban, Yanto justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari oknum Kabid berinisial “T”.
Menurut keterangan Yanto, saat ia menemui pejabat tersebut di ruang kerjanya, sang Kabid langsung menunjukkan sikap emosional, mengeluarkan kata-kata kasar, dan merendahkan profesi wartawan. “Saya hanya ingin meminta klarifikasi soal pengadaan laptop, tapi beliau langsung marah-marah dan berkata-kata tidak pantas, seolah profesi saya tidak layak dihargai,” ungkap Yanto kepada rekan-rekan media.
Yanto menambahkan, sikap tersebut bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ia pun meminta aparat penegak hukum (APH) untuk menyelidiki pengadaan tersebut dan mendesak Pemerintah Kota Pagaralam agar memanggil pejabat yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.
Menanggapi insiden ini, Pimpinan Redaksi Onews, Andi Oktarius, menyatakan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa tindakan arogansi terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum maupun moral. “Apapun alasannya, tindakan tersebut mencederai nilai-nilai demokrasi dan berpotensi melahirkan kekerasan,” ujarnya.
Andi juga mengingatkan bahwa kebebasan pers telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Pejabat publik seharusnya memahami bahwa kemerdekaan pers adalah bagian dari demokrasi yang tidak bisa ditawar. Jika kebebasan pers ditekan, maka itu sama saja dengan membunuh demokrasi,” tegasnya.
Insiden ini kini menjadi sorotan publik dan memicu diskusi luas di berbagai kalangan. Masyarakat berharap agar kejadian serupa tidak terulang dan pejabat publik dapat menunjukkan sikap terbuka serta menghormati peran media sebagai pilar keempat demokrasi.
Muhammad Salam
