BANDA ACEH– tribunnews86.id
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa pemerataan akses digital di Aceh merupakan agenda strategis ketahanan nasional, menyusul masih adanya 149 desa yang belum terjangkau sinyal interne
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet yang digelar Kemenko Polkam di Banda Aceh, Kamis (16/10). Rapat dihadiri lebih dari 150 peserta, termasuk pejabat kementerian, kepala daerah, serta perwakilan asosiasi dan operator telekomunikasi.
Meski cakupan jaringan internet di Aceh telah mencakup 87% desa, wilayah pegunungan dan kepulauan seperti Simeulue, Gayo Lues, dan Subulussalam masih menjadi tantangan utama. Hambatan meliputi geografi ekstrem, pasokan listrik terbatas, dan minimnya infrastruktur pendukung.
“Pemerataan akses digital bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari misi besar kedaulatan digital Indonesia. Kita membangun masa depan yang inklusif dan berdaya saing bagi seluruh rakyat Aceh,” tegas Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam dalam pernyataannya.
Sinergi Pusat-Daerah Diperkuat
Untuk menutupi celah tersebut, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat sinergi. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkominfo) memaparkan sejumlah kebijakan, termasuk lelang spektrum baru, open access, infrastructure sharing, dan roadmap fiberisasi hingga 2029.
Sementara itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) melaporkan progres pembangunan BTS 4G di empat kabupaten prioritas dan program akses internet untuk 1.000 dayah dan 1.000 masjid. Pada 2025, kapasitas VSAT akan ditingkatkan menjadi 8 Mbps, dengan target jaringan terestrial 30 Mbps untuk area ber-trafik tinggi.
Pemerintah Aceh, melalui Dinas Kominfo, menyiapkan strategi pembiayaan multiskema yang melibatkan APBA, APBD, dan Dana Desa. Program Quick Win seperti Wi-Fi publik, akses gratis di ruang publik, serta literasi digital bagi UMKM juga akan diakselerasi.
Kepala Daerah Siap Dukung Perizinan dan Lahan
Komitmen juga datang dari para kepala daerah. Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, menyatakan kesiapan pemerintah daerah memberikan perizinan gratis, menyediakan lahan, dan mendukung pembangunan menara BTS.
“Pemerataan konektivitas adalah kebutuhan mendesak masyarakat, bukan sekadar proyek,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan Wali Kota Subulussalam H. M. Rasyid Banchin, Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, dan Bupati Bireuen H. Mukhlis yang hadir langsung dalam rapat.
Rapat ini menghasilkan kesepakatan untuk segera menyusun peta jalan konkret yang mencakup verifikasi data blankspot, sinkronisasi kebijakan, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak menuju Aceh yang terkoneksi penuh dan mendukung kedaulatan digital Indonesia.***
(Agus Salim)
