BANDUNG – tribunnews86.id
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memberantas praktik mafia pangan yang merugikan petani dan membebani konsumen.
Praktik ilegal yang diidentifikasi meliputi penimbunan dan repacking beras subsidi, penyalahgunaan pupuk dan Bahan Bakar Minyak (BBM), impor ilegal, hingga pembentukan kartel harga komoditas seperti cabai.
“Pemberantasan mafia pangan perlu dilakukan secara sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga. Menko Polhukam mengamanatkan untuk mengawal Program Prioritas Presiden, di antaranya Makan Bergizi Gratis, dengan menjaga rantai pasok pangan,” tegas Brigjen TNI M. Sujono, Asisten Deputi Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, dalam rapat di Bandung, Selasa (25/8/25).
Rapat ini menghasilkan sejumlah komitmen dari berbagai lembaga. Satgas Pangan Polri berkomitmen untuk memperkuat deteksi dini, pencegahan, dan penindakan dengan prinsip ultimum remedium (penindakan sebagai opsi terakhir) guna menjaga stok pangan.
TNI siap mengerahkan aparat teritorial hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk melindungi petani dari praktik penindasan tengkulak. Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan pentingnya pemetaan rantai pasok dan penetapan regulasi harga acuan yang efektif.
Para pihak menyepakati bahwa strategi pemberantasan mafia pangan harus berbasis pada sinergi lintas lembaga, integrasi data, dan tata kelola distribusi yang transparan. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, menjamin kelancaran pasokan pangan, dan melindungi kepentingan petani serta konsumen.***
(Agus Salim)
