Polkam, Jakarta – tribunnews86.id
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola mendorong peningkatan Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang semula memperoleh skor 37 menjadi skor 43 sebagaimana target pada RPJMN 2025-2029 melalui partisipasi BUMN dalam mengumpulan kuisioner Gap Analysis.
“Sebagai perwujudan dari Asta Cita Presiden Prabowo Nomor 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba maka Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola mendorong partisipasi BUMN dalam menjalankan tata kelola dan pencegahan korupsi di instansi masing-masing sehingga dapat mendongkrak Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia,” kata Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi.
Sejalan dengan target tersebut, Edy Birton, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung selaku Sekretaris I Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola juga menyampaikan salah satu tujuan dibentuk Desk ini adalah untuk menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) dengan membidik target pencapaian Desk yaitu meningkatkan proses compliance kepada UNCAC dan pelaksanaan aksesi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Dalam Rapat Koordinasi tersebut juga disampaikan informasi mengenai fungsi dan tanggung jawab dari setiap Pokja yang ada didalam Desk serta panduan dalam penyusunan dokumen kuisioner Gap Analysis kepada perwakilan BUMN yang hadir.
Beberapa perwakilan BUMN menyampaikan bahwa terdapat perubahan nomenklatur organisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pengisian kuisioner Gap Analysis serta seluruh perwakilan BUMN yang hadir mendukung penuh dan berkomitmen untuk melaksanakan pengisian kuisioner Gap Analysis tepat waktu
(Agus Salim)
