HALSEL, TribunNews86.id – Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Halmahera Selatan mengajak kepada seluruh OKP Cipayung-Plus dan Ormas yang memiliki hak suara untuk Menolak MUSDA-VII DPD KNPI Halmahera Selatan.
Penolakan MUSDA VII KNPI Halsel ini disampaikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Bung Rusdi Jalil.
Dalam rilisnya yang disampaikan ke Media TribunNews86.id ini, Ketua MPC PP Halsel Rusdi Jalil mengatakan bahwa, Proses penetapan jadwal serta tahapan MUSDA KNPI yang direncanakan pada 7 sampai dengan 17 Agustus adalah cacat prosedural.
“Bagaimana mungkin Pemuda bisa satu dalam ber-KNPI, kalau proses penetapan jadwal dan tahapan saja dilakukan sepihak tanpa melibatkan OKP/Ormas yang memiliki hak suara,” ucap Ketua PP Halsel Rusdi Jalil. Kamis, (24/07/2025).
Raja, sapaan akrab Rusdi Jalil ini menambahkan, penetapan jadwal dan tahapan MUSDA KNPI Halsel ini terkesan sepihak dan terburu-buru, sehingga dirinya menilai sarat dengan kepentingan dan intervensi kelompok tertentu.
Menurutnya, Pj Ketua DPD KNPI Halsel kaku dan tidak memahami prosedur atau mekanisme pelaksanan MUSDA KNPI, atau ingin memanfaatkan Wadah Kepemudaan ini untuk memuluskan kepentingan terselubung, sehingga mengabaikan aturan serta mekanisme dalam berorganisasi.
“Ada dua hal menurut saya dalam Penetapan jadwal pelaksanaan MUSDA KNPI yang dilakukan tanpa melalui Rapimpurda, pertama ada Misi terselubung, dan yang kedua mungkin Pj Ketua tidak memahami betul mekanisme di organisasi,” tutur Rusdi.
Untuk itu kata Ketua MPC PP Halsel, jika ingin OKP/Ormas dalam satu wadah KNPI Halsel, maka DPD KNPI Provinsi harus mengambil langkah tegas yakni mencopot Pj KNPI saat ini, dan menunjuk kembali Pj Ketua KNPI baru yang betul-betul independen dan memahami mekanisme.
Terpisah Sekretaris MPC PP Halsel Imran Hi. Alim juga mengatakan. KNPI adalah wadah kepemudaan dalam menyatukan ide dan gagasan untuk memberikan kontribusi terkait dengan proses pembangunan di daerah, sehingga dirinya berharap rekrutmen ketua DPD KNPI Halsel harus independen, transparan, dan bebas dari intervensi kekuasaan.
“KNPI harus menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menyukseskan proses pembangunan daerah sehingga figur yang memimpin KNPI nanti harus bebas dari magnet kepentingan kekuasaan, agar nilai-nilai perjuangan KNPI tidak dikotori oleh kepentingan kelompok tertentu,” kata Imran mengakhiri. (red/tn)**
