Kota Bogor – tribunnews86.id
Warga Kp. Legok Muncang RT 01/15, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kembali menyuarakan kekecewaan mereka atas belum turunnya bantuan perbaikan rumah pasca bencana angin puting beliung yang terjadi pada 6 Maret 2025.
Hingga awal Juli 2025, sejumlah rumah yang terdampak masih dalam kondisi rusak. Dua rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat, sementara lainnya rusak sedang.
Warga masih bertahan di rumah yang ditutupi potongan asbes dan terpal seadanya, meskipun musim hujan telah tiba.
“Sudah kami sampaikan datanya ke kelurahan dan dinas terkait, tapi hingga kini belum ada realisasi,” ujar SC, salah satu warga terdampak.
Ia mengaku sudah menanyakan langsung kepada Lurah Cipaku, yang menyebut data korban telah dikirim ke Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim) Kota Bogor.
Menurut keterangan Sekretaris Dinas Perumkim Kota Bogor, permohonan bantuan telah diproses. “Sudah di-nota-kan ke dinas,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Namun, ia membenarkan bahwa hingga kini belum dilakukan pencairan. Kondisi ini membuat warga mempertanyakan kesiapan anggaran tak terduga Pemerintah Kota Bogor.
Mereka menyatakan akan mengajukan surat terbuka kepada Wali Kota Bogor untuk meminta kepastian dan perhatian.
IM, istri SC yang juga terdampak, mengungkapkan kekhawatirannya karena harus tinggal di rumah bocor bersama dua anaknya, salah satunya masih balita.
“Kami mohon bantuan segera, sebelum kondisi memburuk,” katanya.
Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, termasuk tempat tinggal sementara dan perbaikan tempat tinggal tetap.
Sebelumnya, Lurah Cipaku dan BPBD Kota Bogor telah melakukan kunjungan lapangan sesaat setelah kejadian.
Bantuan stimulan juga pernah diberikan oleh anggota DPRD Kota Bogor, H. Dadang Danubrata, berupa paket sembako.
Namun hingga kini, warga belum mendapatkan bantuan material maupun perbaikan yang dijanjikan. Mereka berharap ada transparansi dan tindakan konkret dari Pemerintah Kota Bogor untuk menanggapi kondisi tersebut.
(Agus.S)
(Tim investigasi)
