SOFIFI, TribunNews86.id – Acara Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Maluku Utara Masa Bakti 2025-2030 resmi di buka oleh Ibu Gubernur Sherly Djoanda Laos.
Acara tersebut dihadiri langsng oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie, Wakil Menteri PDT Ahmad Riza Patria, Sekda Prov.Malut, jajaran Forkopimda siantaranya Kapolda, Danrem, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, para Pimpinan DPRD, serta ratusan Kepala Desa Se-Provinsi Maluku Utara.
Acara seremoni pelantikan Pengurus DPD APDESI Malut tersebut berlangsung di ruang Aula Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, dan proses pelantukannya berjalan dengan lancar da penuh hikmat.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjuanda Laos dalam sambutannya mengatakan bahwa APDESI adalah organisasi profesi sehingga tidak sekedar seremoni belaka, namun APDESI harus benar-bebar hadir dan aktif menjadi tempat bertukar pikiran atau gagasan untuk pembangunan Desa yang berkelanjutan.
“APDESI harus menjadi Rumah Besar Bagi para Kepala Desa, serta aktif dalam memperkuat posisinya sebagai pelayan, guna memperjuangkan kepentingan masyarakat dan Desa,” ucap Gubernur Sherly. Rabu, (04/06/2025).
Sambung Sherly, APDESI adalah mitra Pemerintah, sehingga diperlukan adanya sonergitas dalam setiap tindakan terkait dengan kepentingan pelayanan dan p bangunan di Desa. Selain itu, harus tetap menjaga integritas sebagai Pemimpin di Desa agar tidak mudah tersandung dengan masalah hukum.
“Jangan ada lagi Kepala Desa yang tersandung masalah hukum karena tidak memahami regulasi. Untuk itu Pemrov bakal bekerja sama dengan Kanwil Hukum untuk memberikan pelatihan bagi bagi para kepala desa,” tegas Sherly.
Menurut Sherly Desa adalah ujung tombak pembangunan nasional, sehingga dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab para Kepala Desa selalu Pemimpin di Desa agar bekerja secara jujur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa.
Gubernur perempuan pertama ini juga mendorong agar pengurus APDESI yang baru dilantik segera menjalankan roda organisasi dan menjadi jembatan komunikasi yang kuat antara pemerintah Desa, Kecamatan, Jabupaten, Pemerintah Provinsi, bahkan hingga Pemerintah Pusat.
Dikatakannya, Desa merupakan ujung tombak dari pembangunan Nasional, sehingga Deaa harus memiliki kekuatan dari sosok Pemimpin di Desa, dengan demikian perencanaan proses pembangunan yang digagas oleh Pemerintah Desa tetap memprioritaskan akuntabilitas, Integritas, dan transparansi.
“Indonesia bakal kuat jika setiap desanya kuat, serta memiliki kekuatan untuk melahirkan Pemimpin Desa yang berkualitas dan berintegritas,” kata Gubernur Sherly mengakhiri. (red/tn)**
