Jakarta –TribunNews86.id
Upaya penguatan sistem pertahanan negara terus menjadi prioritas nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengadakan rapat koordinasi terkait identifikasi permasalahan program prioritas Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) menjadi fokus utama. Pertemuan strategis ini secara langsung mengaitkan tantangan implementasi Komcad dan Komduk dengan visi besar RPJMN yang menegaskan pentingnya integrasi lintas sektor dan konsistensi antarlevel pemerintahan dalam membentuk sistem pertahanan semesta yang berbasis partisipasi rakyat.
Pada rakor tersebut, Kementerian Pertahanan kembali menegaskan bahwa pengembangan Komcad dan Komduk adalah implementasi vital dari Asta Cita 2 dalam visi dan misi Presiden 2025-2029, yang secara eksplisit menitikberatkan pada penguatan pertahanan negara. Komcad dipersiapkan melalui seleksi ketat dan pelatihan dasar kemiliteran. Komduk dengan fokus pada pendataan dan pembinaan potensi sumber daya nasional nonmiliter, menjadi tulang punggung dalam mendukung pertahanan multidimensi.
Namun, hasil identifikasi menunjukkan adanya berbagai kendala, mulai dari minimnya pemahaman masyarakat akibat sosialisasi yang belum efektif, hingga keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran yang menghambat kesiapan operasional di lapangan.
Permasalahan yang diuraikan dalam rakor ini. meliputi belum adanya pola pembinaan yang seragam dan terintegrasi secara nasional, serta ketiadaan latihan penyegaran pascapelatihan dasar kemiliteran bagi personel Komcad. Lebih jauh, aspek administratif dan regulasi juga menjadi sorotan, seperti ambiguitas kewenangan penggunaan Komcad pada tingkat matra dan belum tersedianya dasar hukum yang memungkinkan pembiayaan program dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Masukan dari berbagai pihak, termasuk TNI AD, TNI AL, TNI AU, Mabes TNI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, memperjelas kompleksitas tantangan yang ada, termasuk motif ekonomi peserta Komcad dan pentingnya sistem kaderisasi berkelanjutan.
Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, Kemenko Polkam menggarisbawahi beberapa langkah strategis krusial. Ini mencakup peningkatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan peta jalan pengembangan Komcad dan Komduk secara nasional, pemetaan wilayah strategis untuk pengembangan Komcad berbasis komunitas lokal, serta pemanfaatan personel organik Polri atau lembaga lain yang telah memiliki pelatihan dasar senjata sebagai calon Komcad. Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi target capaian RPJMN 2025-2029 dengan Bappenas menjadi kunci untuk memastikan koherensi dan capaian yang realistis dalam pembangunan pertahanan.
Menutup rakor tersebut, teridentifikasi permasalahan dalam program prioritas Komcad dan Komduk ini menjadi pijakan penting untuk merumuskan rekomendasi yang komprehensif. Peningkatan sosialisasi, penyusunan regulasi teknis yang jelas mengenai komando dan kendali, integrasi program bela negara sebagai basis rekrutmen, serta dukungan pembiayaan yang memadai dari pusat maupun daerah, adalah langkah-langkah esensial.
Dengan sinergi yang kuat dan strategi yang adaptif, Komcad dan Komduk diharapkan dapat secara efektif memperkuat fondasi pertahanan nasional, selaras dengan visi besar RPJMN 2025-2029 untuk menciptakan sistem pertahanan yang semesta, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika ancaman multidimensi.
