TERNATE, TribunNews86.id – Polemik Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi perhatian publik saat ini, apalagi sampai Kepala Daerah pun ikut dalam pusaran polemik DBH yang menjadi konsumsi publik saat ini.
Terkait dengan Polemik DBH tersebut, Ketua Gerakan Pemuda (GP) ANSOR Provinsi Maluku Utara Syarif Abdullah pun angkat bicara.
Syarif Abdullah mengatakan bahwa Kepala Daerah di Maluku Utara harus hindari perdebatan di ranah publik, hal ini untuk menjaga hubungan keharmonisan dan saling menghargai agar terbangun komunikasi yang substantif yang menjadi cici khas birokrasi.
“Pemimpin seharusnya hindari debat diruang publik, karena saat ini masyarakat menunggu aksi nyata dari janji-janji Politik, dari pada terlibat dalam opini yang tidak produktif,” ucap Ketua GP Ansor. Senin, (21/04/2025).
Lanjutnya, Kepala Daerah harus lebih fokus menjalankan program-peogram yang dinantikan masyarakat, agar janji-janji politiknya dapat direalisaaikan ketimbang terlibat dalam membangun opini.
Menurut Syarif, saat ini peelunya menjaga keseimbangan serta hubungan baik sesama kepala Daerah karena itu bagian dari langkah kongrit untuk menjaga keharmonisan serta menghindari polemik terbuka diruang publik.
“Sebaiknya fokus saja pada perencanaan program kedepan, karena saat ini masyarakat menanti aksi nyata yang sudah di janjikan pada saat kampanye kemarin,” pungkaanya.
Dikatakannya, Pemimpin adalah Suri tauladan bagi masyarakat, sehingga tidak perlu membagun opini yang tidak produktif di ruang-ruang publik yang terkadang menjadi polemik.
“Saya berharap seluruh Kepala Daerah bisa membangun hubungan yang baik, lewat komunikasi yang substansial, karena itu adalah ciri khas pemimpin dan birokrasi di Maluku Utara,” tutup Ketua GP Ansor Syarif Abdullah. (red/tn)**
