Garut jabar tribunnews86.id
Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Pejuang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Garut
yang telah dinyatakan lolos seleksi menggelar aksi
turun ke jalan di halaman Gedung DPRD Garut, Jalan Patriot, pada Rabu (12/3/2025).
Para tenaga honorer ini menolak keras keputusan pemerintah terkait penundaan pengangkatan CPNS/PPPK Tahun Anggaran 2024. Keputusan tersebut dinilai merugikan tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi.
Pantauan Media dilapangan, dengan membawa berbagai poster dan spanduk bernada protes kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Dalam aksinya mereka menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah serta DPRD Garut.
Lima Tuntutan Utama FPPPKG
yakni ;Menolak Penundaan Pengangkatan ASN Para honorer menuntut agar pengangkatan CPNS/PPPK tidak ditunda, karena sebelumnya sudah disepakati oleh Menpan-RB, BKN, dan Komisi II DPR RI.
Mendesak Pencabutan Surat Edaran Menpan-RB Surat edaran terkait penyesuaian pengangkatan ASN dinilai tidak memiliki kepastian hukum yang jelas dan melanggar hak tenaga honorer yang telah lulus seleksi.
Mendorong Pemerintah Daerah Menerbitkan SK Sesuai Jadwal Mereka meminta DPRD Komisi I dan Pemda Garut segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) CPNS/PPPK sesuai jadwal yang telah
ditetapkan.
Selain itu, menuntut Kepastian Hukum Status Kepegawaian Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer yang telah lulus seleksi berhak mendapatkan kejelasan status kepegawaian. Serta
Menagih Janji
Pelantikan Sebelum Lebaran mendatang. Mereka juga menuntut Pemda Garut, melalui Sekda selaku Ketua Panselda, agar segera melantik dan menyerahkan SK sebelum Idulfitri, mengingat dana penggajian sudah dianggarkan.
Isak tangis pecah saat sebagian besar para tenaga honorer yang mengikuti aksi,
mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada mereka. “Kami sudah mengikuti seleksi sesuai prosedur, tapi tiba-tiba pengangkatan ditunda tanpa alasan yang jelas. Kami hanya ingin hak kami diberikan sesuai janji pemerintah,” ujarnya.
Sementara, anggota Komisi I DPRD Garut, Iman Alirahman, langsung turun menemui massa bersama perwakilan Pemerintah Daerah Garut dan menyampaikan orasinya dihadapan peserta aksi.
“Sampai kapan pun, kami akan terus berjuang ke pemerintah pusat untuk memastikan bahwa Pemda Garut siap melakukan pengangkatan PPPK,” tuturnya. Iman menegaskan bahwa
Komisi I DPRD Garut bersama Pemda, yang dikomandoi Sekda Garut, akan segera bergerak ke Jakarta pada Kamis Pagi (13/03/2025) untuk berkonsultasi dengan kementerian terkait serta menyampaikan aspirasi tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi.
“Kami akan terus berjuang, bahkan jika harus mendatangi DPR RI. Jangan ada kegundahan atau keraguan, kami akan pastikan kalian tetap diangkat menjadi ASN,”pungkas wakil
rakyat Garut dari Partai Golkar ini. ( Chrystian )
