HALSEL, TribunNews86.id – Setelah beberapa kali masyarakat melakukan penolakan keras atas kehadiran PT. Intim Mining Sentosa (IMS) di Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan, sudah semestinya Pemda Halmahera Selatan serius mendengar jeritan masyarakat Bobo.
Penolakan keras Kehadiran perusahaan tambang Nikel PT.IMS di Desa Bobo saat ini menjadi trending topik pembahasan para Netizen hingga dikalangan Ormas, terkait minimnya perhatian Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Dukungan penolakan kehadiran PT.IMS di Desa Bobo ini juga datang dari salah satu Ormas Kepemudaan, yakni Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Halmahera Selatan.
Melalui Sekretarisnya Imran Hi. Alim menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat Bobo untuk menolak PT.IMS sangatlah rasional, sebab kehadiran perusahan tersebut hanya akan menambah Masalah bagi Desa terutama kerusakan dan pencemaran lingkungan.
“PP Halsel mendukung sikap masyarakat Bobo, sebab mereka tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti Desa Kawasi yang harus pindah dari Desa induk tempat tinggal para leluhur mereka,” ucap Imran. Sabtu, (01/02/2025).
Menurut Sekretaris PP Halsel, kehadiran perusahan tambang juga ada nilai plus-minusnya, akan tetapi lebih banyak persoalan negative yang bakal dihadapi masyarakat, hal inilah membuat mereka harus menolak PT.IMS masuk ke Desa Bobo.
Bayangkan saja kata Imba sapaan akrabnya, jika perusahan tambang beroperasi di wilayah tersebut dipastikan warga bakal kehilangan beberapa sumber kehidupan yang selama ini menopang mereka untuk bertahan hidup di Desa.
“Dusun (Harta) mereka pasti tergusur, dua sungai yakni Air Peda dan Air Gosora sebagai sumber kehidupan yang selama ini dikonsumsi dipastikan tercemar oleh aktivitas pertambangan,” tuturnya.
Keresahan warga Desa Bobo inilah yang harus dipikirkan oleh Pemda Halsel, bukan dengan cara sepihak memfasilitasi pihak PT.IMS untuk mencaplok area yang menjadi sumber kehidupan masyarakat yang sudah berpuluh tahun hidup tenang dan damai di wilayah tersebut.
Untuk itu Imran menegaskan, atas nama MPC Pemuda Pancasila (PP) Halsel mendesak Pemda Halmahera Selatan, untuk tidak menindaklanjuti hasil konsultasi publik yang di gelar secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang bakal menjadi objek dari operasi tambang tersebut.
“Pemuda Pancasila mendesak Bupati Halsel Bassam Kasuba, agar membatalkan hasil konsultasi publik, sebab operasi tambang hanya menyisakan kerusakan lingkungan, dan warga kehilangan Dusun (Harta) yang menjadi fondasi kehidupan mereka selama ini,” tegasnya. (red/tn)**
